Jumat, 12 Desember 2008

Food Crisis dan Ketidakadilan Global

Oleh: Rudi Hartono

Pangan adalah kebutuhan paling vital untuk semua, tanpa memandang bangsa, agama, dan warna kulit. Sehingga, dari dulu Fidel Castro mengatakan, karena menyangkut kepentingan rakyat, persoalan pangan harus diurus secara sosial (negara) bukan oleh swasta (korporasi). Pernyataan Castro ini ada benarnya. Beberapa hari terakhir, media massa mengangkat tema “food crisis” yang mengancam beberapa negara di dunia, terutama yang berlabel “negara dunia ketiga”. Jossette Sheeran dalam majalah The Economics menyebut fakta ini sebagai “the Silent Tsunami”. Sebuah bahaya yang datang tiba-tiba dan menyebabkan kematian banyak orang. Kekhawatisan Sheeran bukan tanpa alasan, kenaikan harga pangan (Jagung, beras, Gandum, dan kedelai), telah membimbing beberapa negara dunia ketiga dalam kerusuhan dan ketidakstabilan politik. Krisis pangan telah menimbulkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dipasar internasional mencapai 70-130%. Beberapa komoditi yang naik adalah beras (74%), tepung terigu (130%), jagung (31%) , kedelai (87%) dan minyak goreng.

Direktur Bank Dunia, Robert Zoellick memperkirakan, food crisis akan mendorong 100 juta orang miskin di negara berkembang menjadi lebih miskin lagi dan tidak dapat mengakses bahan makanan. Food Agriculture Organization (FAO) mengidentifikasi 36 negara di dunia yang rentan mengalami krisis pangan, 21 diantaranya berada di Afrika. Kerusuhan dan huru-hara meledak dimana-mana. Di Haiti, 4 warga tewas dalam aksi kerusuhan, 40 orang tertembak di Cameron dalam sebuah aksi protes kenaikan harga makanan, 200 orang ditangkap di Burkina Faso, 24 ditangkap di Senegal, ribuan petani tempe dan kedelai menyerbu istana negara di Indonesia, dan demo pekerja di Bangladesh. Keprihatinan ini membuat masyarakat inggris mengeluarkan ungkapan:" that's their food that you burn for your car".

Fakta dibalik “Food crisis”

Berbagai pengamat ekonomi dan pejabat dunia masih bersilang pendapat atas persoalan ini. Homi Kharas, seorang peneliti di Brookings Institution menilai, kenaikan harga bahan makanan didorong oleh pertumbuhan populasi dunia dan perubahan pola konsumsi. Cara pandang ini, mengingatkan kita dengan teori Thomas Malthus yang menganggap bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Pendapat ini kurang tepat! Menurut World Hunger Education Service , sebuah NGO yang berbasis di AS, produksi agrikultur global sanggup mencukupi 17% kalori per-orang seluruh dunia, meskipun jumlah populasi meningkat. Ada lagi pendapat yang mempersalahkan pertumbuhan ekonomi China yang spektakuler sebagai penyebab kenaikan harga. Inipun pendapat yang kurang tepat, mengingat China masuk dalam daftar pengekspor beras, gandum, dan jagung. Lagipula tingkat konsumsi seluruh populasi China adalah tiga kali lebih rendah dibanding dengan konsumsi masyarakat Eropa dan AS.

Lalu Apa penyebab sesungguhnya krisis pangan ini? Pertama, kenaikan harga minyak dunia yang melampaui 100USD/barel telah memicu kenaikan harga-harga komoditi lain. Kenaikan harga minyak menyebabkan cost produksi yang dikeluarkan petani membengkak, cara satu-satunya untuk mengatasi situasi ini adalah penyesuaian harga. Tidak adanya energi alternatif yang lebih murah membuat petani tidak bisa melepaskan fossiel fuel sebagai bahan bakar mekanisasi pertanian. Kedua, kenaikan harga-harga minyak juga telah mendorong negara-negara didunia (utamanya negara maju) beralih pada bioenergi (Bio-fuel). Tahun lalu produksi grain (biji-bijian seperti padi, jagung, gandum dll) dunia mencapai rekor tertinggi yaitu 2,1 milyar ton, naik 5 persen dari tahun sebelumnya. Dari 2,1 milyar ton, menurut organisasi pangan PBB, FAO hanya 1,1 milyar ton akan dikonsumsi. Sebagian lagi diolah menjadi biofuels. 20 juta hektar lahan pertanian AS sekarang dipakai untuk agrofuels, dan ini diikuti oleh Argetina, Canada, Uni Eropa, dan Asia. Selama 2007 diperlukan jagung sebanyak 85 juta ton (atau 25% dari jumlah keseluruhan jagung yang dipanen) diubah menjadi etanol. Ketiga, melonjaknya harga-harga bahan makanan pokok telah menjadi kesempatan menggiurkan bagi spekulan. Banyak spekulan kredit perumahan mengalihkan kreditnya pada komoditi bahan makanan, menyebabkan harga bahan pangan meningkat drastic. Keempat, kenaikan harga pangan juga disebabkan oleh climate change. Meskipun tidak dominan, akan tetapi, perubahan iklim dan bencana alam telah menyebabkan kegagalan panen di berbagai negara eksportir.

Bentuk Ketidakadilan

Di Eropa dan negara-negara maju, biji-biji pangan (jagung dan kedelai) diubah menjadi ethanol, untuk bahan bakar kendaraan jenis SUV-Mobil bermesin besar. Sedangkan di Indonesia, mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada makanan tempe (dari kedelai) sebagai bahan makanan. PBB mengatakan, penggunaan 232 Kg jagung untuk 50 liter tangki mobil setara dengan memberikan makan kepada anak-anak kelaparan seluruh dunia, dalam setahun. Korban utama food crisis ini adalah penduduk yang berpendapatan rendah (2 USD versi bank dunia), Dimana saat ini 2,8 milyar - hampir separuh dari penduduk dunia - hidup dengan pendapatan 2 US dollar. Mereka umumnya tersebar di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Dengan pendapatan Rp. 18.000 per-hari, maka sebuah keluarga di Indonesia hanya sanggup membeli beras, minyak goreng, tempe dan gula pasir, inipun disertai jurus ”menghemat”. Kalau pendapatan sehari hanya cukup untuk membeli makanan pokok (sembako), kebutuhan lain seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan akan terabaikan. Berdasarkan kecukupan kalori versi BPS dan harga beras saat ini sebesar Rp. 5000 per liter (petani kita rata-rata net consumer), dalam satu rumah tangga petani (4 orang) minimal harus mempunyai pendapatan sebesar Rp 26400 per hari. Sedangkan pendapatan real petani (dengan 1 hektar lahan) dari hasil produksi beras adalah sebesar Rp.17.500 per hari per keluarga tani (dengan harga GKP sebesar Rp. 2200). Ini jelas tidak mencukupi angka kebutuhan kalori.

“Saat ini, FAO mengumpulkan dana 500 juta USD untuk meredam krisis pangan. Disisi yang lain, AS menggelontorkan 500 juta USD per-bulannya untuk mendanai invasi ke Irak.” Ungkap Hugo Chaves, Presiden Venezuela. Inilah tatanan dunia yang kita anggap normal!

*Rudi Hartono, Penulis adalah Pengurus Eksnas LMND, Peneliti di Lembaga Pembebasan dan Media Ilmu Sosial (LPMIS) dan Koordinator divisi seni Sanggar Satu-Bumi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar